1. Periode Januari-Juli 2025 Aceh Dilanda 237 Kejadian Bencana, Kebakaran Hutan dan Lahan Mendominasi Data yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi untuk tujuh bulan pertama tahun menunjukkan gambaran yang cukup mengkhawatirkan. Tercatat, sebanyak 237 kejadian bencana telah melanda wilayah Serambi Mekah tersebut. Angka ini menjadi indikator betapa rentannya wilayah Aceh terhadap berbagai ancaman bencana, baik yang bersifat hidrometeorologi maupun geologi.
2. Dari total 237 kejadian bencana itu, jenis bencananya sangat beragam, mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Aceh. Bencana-bencana tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis bagi para korbannya. Setiap kejadian pastinya membawa cerita pilu tersendiri bagi warga yang mengalaminya.
3. Jika dirinci, bencana yang tercatat antara lain banjir, tanah longsor, puting beliung, kebakaran permukiman, gempa bumi, gelombang abrasi, dan yang paling menonjol belakangan ini adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pola kejadian ini mengikuti tren musim, di mana pada awal tahun didominasi oleh bencana banjir, sementara di pertengahan tahun bergeser ke karhutla.
4. Memasuki bulan Juli 2025, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dampaknya yang sangat luas, tidak hanya terhadap lingkungan tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian regional. Asap tebal yang dihasilkan bahkan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari.
5. Dominasi kebakaran hutan dan lahan di bulan Juli tidak terjadi dalam ruang hampa. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, dimana pada bulan tersebut diperkirakan memasuki periode musim kemarau dengan curah hujan yang sangat rendah. Kondisi kering ini membuat vegetasi di hutan dan lahan gambut mudah sekali terbakar.
6. Faktor pemicu kebakaran hutan dan lahan di Aceh pada Juli 2025 pun beragam. Selain faktor alam seperti sambaran petir pada vegetasi kering, aktivitas manusia diduga kuat menjadi penyumbang terbesar. Pembukaan lahan dengan cara dibakar, baik untuk pertanian maupun perkebunan, masih menjadi praktik yang sulit dihentikan sepenuhnya.
7. Dilanda 237 Kejadian Bencana, Kebakaran Hutan dan Lahan Mendominasi di Bulan Dampak langsung dari kebakaran hutan dan lahan ini adalah kerusakan ekosistem yang parah. Ribuan hektar tutupan hijau musnah dilalap api, mengancam habitat bagi flora dan fauna endemik Aceh yang memiliki nilai konservasi tinggi. Hilangnya biodiversitas ini merupakan kerugian yang tidak ternilai harganya.
8. Selain kerusakan ekologis, asap dari karhutla menimbulkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan. Kualitas udara di beberapa kabupaten di Aceh dilaporkan menurun drastis, berpotensi menyebabkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), iritasi mata, dan memperburuk kondisi penderita asma. Kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia paling terdampak.
9. Sektor transportasi juga tidak luput dari gangguan. Kabut asap yang tebal dapat mengurangi visibilitas, mengancam keselamatan penerbangan dan pelayaran. Pada tingkat tertentu, aktivitas di bandara maupun pelabuhan bisa tertunda atau bahkan dibatalkan jika kualitas udara berada pada level berbahaya.
10. Dari sisi ekonomi, kebakaran hutan dan lahan jelas menimbulkan kerugian yang besar. Nilai ekonomi dari hutan yang hilang, tanaman produktif yang hangus, serta menurunnya produktivitas akibat gangguan kesehatan dan transportasi, menjadi beban tambahan bagi perekonomian daerah.
11. Upaya pemadaman yang dilakukan oleh BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, dan relawan pun menghadapi kendala yang tidak mudah. Medan yang berat, keterbatasan personel dan peralatan, serta sumber air yang sulit dijangkau di titik-titik kebakaran seringkali memperlambat proses penanganan.
Baca Juga : Pergantian Jitu Luis Milla yang Mengantar Indonesia ke Semifinal
12. Meskipun kebakaran hutan mendominasi di bulan Juli, penting untuk diingat bahwa 237 kejadian bencana dari Januari hingga Juli juga diisi oleh jenis bencana lain. Banjir dan tanah longsor, misalnya, masih menjadi ancaman di wilayah-wilayah dengan topografi berbukit dan dekat dengan aliran sungai.
13. Bencana hidrometeorologi basah seperti banjir bandang yang terjadi di awal tahun 2025 juga telah meninggalkan jejak kerusakan yang dalam. Banyak rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur seperti jembatan yang rusak atau hanyur, membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk pemulihannya.
14. Angka 237 kejadian bencana dalam tujuh bulan saja seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya pengurangan risiko bencana (PRB). Pendekatan yang reaktif, hanya menunggu bencana terjadi, sudah tidak lagi relevan. Paradigma harus beralih ke pencegahan dan mitigasi.
15. Upaya mitigasi untuk karhutla, misalnya, dapat dilakukan dengan pengawasan ketat terhadap pembukaan lahan, sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan membakar, serta penyiapan infrastruktur seperti embung atau sumur bor di titik-titik rawan untuk mempermudah pemadaman.
16. Sementara untuk mitigasi banjir dan longsor, diperlukan pembenahan tata ruang yang ketat, penghijauan kembali daerah aliran sungai (DAS), serta normalisasi sungai-sungai yang mengalami pendangkalan. Penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan juga harus konsisten.
17. Peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan dan memahami risiko bencana di sekitarnya adalah kunci. Program Desa Tangguh Bencana perlu diintensifkan dan diperluas jangkauannya agar masyarakat di tingkat akar rumput memiliki kapasitas untuk mencegah dan merespons bencana.
18. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memantau dan memperingatkan dini terjadinya bencana. Penggunaan satellite imaging untuk mendeteksi titik panas (hotspot) karhutla, atau sistem peringatan dini banjir dan longsor, dapat memberikan waktu yang berharga untuk menyelamatkan diri.
19. Data 237 kejadian bencana ini seharusnya menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang lebih memadai. Anggaran tidak hanya untuk tanggap darurat, tetapi lebih penting lagi untuk kegiatan prabencana seperti pendidikan, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur mitigasi.
20. Koordinasi antar lembaga, dari tingkat pusat hingga daerah, mutlak diperlukan. Penanganan karhutla, misalnya, membutuhkan sinergi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BPBD, pemerintah kabupaten/kota, dan unsur militer untuk dapat efektif memadamkan api dan menindak pelaku pembakaran.
21. Bencana yang berulang juga menyoroti pentingnya penanganan pascabencana yang komprehensif. Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memulihkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan lingkungan yang terdampak.
22. Krisis iklim global turut memperburuk frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi. Pola cuaca menjadi semakin tidak terduga, dengan musim kemarau yang lebih panjang dan kering, serta hujan yang lebih intens dalam waktu singkat. Ini adalah tantangan tambahan yang harus diantisipasi oleh Aceh.
23. Dari 237 kejadian tersebut, setiap bencana meninggalkan cerita dan pembelajaran. Dokumentasi yang baik terhadap setiap kejadian, termasuk akar masalah dan efektivitas respons, akan menjadi pengetahuan berharga untuk menyusun strategi penanggulangan bencana yang lebih baik di masa depan.
24. Sebagai kesimpulan, statistik 237 kejadian bencana dari Januari hingga Juli 2025, dengan puncak karhutla di bulan Juli, adalah sebuah peringatan keras. Peringatan ini menuntut komitmen dan aksi nyata dari semua pemangku kepentingan untuk membangun ketangguhan Aceh dalam menghadapi ancaman bencana.
25. Masa depan Aceh sangat bergantung pada bagaimana kita belajar dari data dan peristiwa ini. Dengan kerja sama, kesadaran, dan investasi yang tepat dalam pengurangan risiko bencana, diharapkan angka kerugian dan jumlah kejadian bencana di periode-periode mendatang dapat ditekan secara signifikan, untuk kesejahteraan dan keberlanjutan hidup masyarakat Aceh
